Menjelang pemilu AS tahun 2024, teknologi AI generatif dan penerapannya dalam pemilu telah menarik perhatian luas. Editor downcode akan memberi Anda pemahaman mendalam tentang bagaimana teknologi AI memengaruhi pemilu, serta langkah-langkah yang diambil oleh negara bagian dan pemerintah federal untuk menghindari penyalahgunaan AI. Artikel ini akan menganalisis potensi risiko AI dalam pemilu, dan mengeksplorasi kelemahan pengawasan hukum saat ini, serta langkah-langkah regulasi yang lebih komprehensif dan efektif yang mungkin diperlukan di masa depan. Mari jelajahi masa depan teknologi AI dan pemilu demokratis.
Menjelang pemilu AS tahun 2024, pesatnya perkembangan teknologi AI semakin menarik perhatian. Baru-baru ini, analisis Axios menunjukkan bahwa setidaknya 26 negara bagian telah mengesahkan atau sedang mempertimbangkan undang-undang untuk mengatur penggunaan AI generatif dalam pemilu. Artinya, pada pemilu mendatang, AI tidak lagi menjadi alat teknis sederhana, namun menjadi "pengubah permainan" yang dapat memengaruhi hasil pemungutan suara.
Catatan sumber gambar: Gambar dihasilkan oleh AI, dan penyedia layanan otorisasi gambar Midjourney
Diketahui bahwa AI generatif terkadang dapat digunakan untuk tujuan jahat dan bahkan dapat menyebabkan kebingungan dan penindasan terhadap pemilih. Senator Virginia Mark Warner menyatakan melalui email bahwa risiko penyalahgunaan teknologi AI tidak dapat dianggap remeh. Dia berkata: "Saya pikir perusahaan dan platform yang mengembangkan AI generatif tidak memberikan perhatian yang cukup terhadap potensi penyalahgunaan." Hal ini menyebabkan banyak orang khawatir tentang apakah penggunaan AI akan mempengaruhi keadilan pemilu yang demokratis.
Faktanya, ada beberapa contoh di mana AI generatif digunakan untuk menyesatkan pemilih. Misalnya, di New Hampshire, seseorang menggunakan panggilan telepon palsu yang dihasilkan AI untuk meniru suara Biden guna mendorong pemilih Partai Demokrat agar tidak berpartisipasi dalam pemilihan pendahuluan. Pada Juli tahun lalu, komite aksi politik super yang mendukung Gubernur Florida DeSantis juga menggunakan AI untuk meniru suara Trump guna membuat iklan yang menyerangnya. Kejadian-kejadian ini menyadarkan masyarakat bahwa penyalahgunaan AI telah menjadi masalah yang tidak bisa diabaikan.
Meskipun beberapa negara bagian telah mulai mengambil tindakan, seperti Texas yang menjadi negara bagian pertama pada tahun 2019 yang melarang produksi dan distribusi video deepfake yang menargetkan kandidat, peraturan mengenai AI di tingkat federal masih terbatas. Bahkan perintah eksekutif Presiden Biden mengenai AI sebagian besar bersifat sukarela dan kurang memiliki penegakan hukum.
Saat ini, 19 negara bagian telah mengeluarkan undang-undang yang secara khusus mengatur media “deepfake” yang dihasilkan oleh AI. Diantaranya, undang-undang California melarang penyebaran konten audio dan video yang “secara substansial menipu” dalam waktu 60 hari sebelum pemilu, sementara Minnesota dan Michigan melarang penyebaran konten palsu mendalam yang dihasilkan oleh AI dalam waktu 90 hari sebelum pemilu pada tahun 2023. Selain itu, New Mexico, Florida, Utah, dan negara lainnya juga mengeluarkan undang-undang tahun ini yang mewajibkan pengungkapan konten yang dihasilkan AI.
Meskipun beberapa negara bagian mempertimbangkan pengecualian tertentu ketika mempertimbangkan undang-undang yang relevan, seperti jika konten berisi pengungkapan, atau jika konten tersebut merupakan iklan satir dan parodi, negara bagian masih berbeda dalam klasifikasi dan hukuman atas pelanggaran. Ketika semakin banyak negara bagian yang mengambil tindakan, para ahli mengatakan solusi yang benar terhadap masalah ini memerlukan tindakan komprehensif di tingkat federal.
** Sorotan: **
? ** Setidaknya 26 negara bagian sedang mempertimbangkan atau telah mengesahkan undang-undang yang mengatur penggunaan AI generatif dalam pemilu. **
? **Contoh penggunaan teknologi AI secara jahat adalah hal biasa, termasuk panggilan telepon palsu dan iklan yang meniru suara kandidat. **
** Saat ini, langkah-langkah regulasi di tingkat federal relatif terbatas, dan undang-undang berbeda-beda di setiap negara bagian. Kerangka hukum yang lebih komprehensif sangat dibutuhkan. **
Secara keseluruhan, penerapan teknologi AI dalam pemilu adalah pedang bermata dua, yang memberikan kemudahan sekaligus risiko. Untuk menjamin keadilan dan keadilan pemilu, memperkuat pengawasan di tingkat federal dan menyatukan standar hukum di seluruh negara bagian adalah hal yang mendesak. Editor Downcodes menyerukan departemen dan lembaga terkait untuk secara aktif menanggapi tantangan ini dan merumuskan undang-undang dan peraturan yang lebih lengkap untuk memastikan transparansi dan keadilan pemilu.