Presiden AS yang baru, Trump, mengambil tindakan cepat pada hari pertamanya menjabat dan melakukan penyesuaian besar terhadap kebijakan pemerintahan pendahulunya, Biden. Yang paling menonjol adalah pencabutan perintah eksekutif Biden mengenai kecerdasan buatan dan persyaratan simultan bagi pegawai federal untuk kembali ke kantor mereka. Serangkaian langkah ini menandai perubahan besar dalam kebijakan teknologi pemerintahan Trump dan cara pemerintah menjalankannya juga menunjukkan bahwa pemerintah federal akan memiliki arah dan strategi baru dalam pengembangan kecerdasan buatan dan fungsi pemerintahan di masa depan.
Setelah Presiden baru AS Donald Trump dilantik pada hari Senin, ia dengan cepat mengambil serangkaian tindakan "hari pertama". Prioritas pertama adalah mencabut perintah eksekutif mantan Presiden Biden tentang kecerdasan buatan dan meminta pegawai federal untuk kembali bekerja bekerja.
Perintah kecerdasan buatan Biden telah memberi pemerintah federal peta jalan untuk mengembangkan teknologi dan mengelola risiko. Perintah tersebut mendorong Kantor Manajemen dan Anggaran untuk mengeluarkan sebuah memorandum yang mewajibkan lembaga-lembaga tersebut untuk menentukan bagaimana mereka akan mengelola dan memantau kasus penggunaan AI dan penerapan teknologi tersebut dalam konteks keamanan nasional. Yang lebih penting lagi, perintah tersebut meluncurkan program percontohan sumber daya penelitian kecerdasan buatan nasional yang mendapat dukungan bipartisan. Namun, perintah tersebut juga mendapat tentangan dari beberapa anggota Partai Republik yang meyakini kebijakan tersebut akan menghambat pengembangan teknologi dan menyatakan kekhawatiran mengenai ketergantungan kebijakan tersebut pada Undang-Undang Produksi Pertahanan.
Perintah baru Trump mengharuskan para pemimpin lembaga untuk “mengambil semua langkah yang diperlukan untuk mengakhiri pengaturan kerja jarak jauh dan mengharuskan karyawan untuk kembali ke pekerjaan masing-masing secara penuh waktu.” Perintah tersebut memungkinkan lembaga-lembaga untuk membuat pengecualian yang diperlukan, tetapi secara keseluruhan perintah tersebut dimaksudkan untuk membentuk kembali lingkungan kerja federal.
Selain itu, Trump juga mendirikan badan baru bernama Department of Government Efficiency (DOGE). Dia mengganti nama Layanan Digital AS menjadi "Layanan DOGE AS" dan memberinya misi "memodernisasi teknologi dan perangkat lunak federal untuk memaksimalkan efisiensi dan produktivitas pemerintah." Berdasarkan perintah tersebut, sebuah organisasi layanan sementara, "Organisasi Sementara Layanan DOGE Amerika," juga didirikan, dipimpin oleh Administrator Layanan Digital, untuk fokus memajukan agenda DOGE 18 bulan Presiden Trump. Setiap lembaga juga diharuskan membentuk “tim DOGE” untuk bekerja dengan Layanan Digital AS guna mengimplementasikan rencana yang relevan.
Serangkaian tindakan yang dilakukan Trump ini menandai arah kebijakan yang telah ia dan Partai Republik jelaskan pada masa-masa awal pemerintahan mereka, dan sepenuhnya menunjukkan pemikiran ulang mereka mengenai cara kerja pemerintah.
Keputusan kebijakan awal pemerintahan Trump ini akan berdampak besar pada perkembangan teknologi dan manajemen pemerintahan Amerika Serikat di masa depan, dan patut mendapat perhatian berkelanjutan dan analisis mendalam mengenai perkembangan selanjutnya.