Artikel ini menganalisis pencabutan perintah eksekutif Biden mengenai pengendalian risiko kecerdasan buatan oleh Presiden Trump pada hari pertamanya menjabat. Langkah ini telah memicu diskusi ekstensif mengenai arah kebijakan regulasi kecerdasan buatan AS, dan dampaknya telah memengaruhi banyak aspek seperti ruang pengembangan perusahaan, keselamatan teknis, dan etika. Perintah eksekutif Biden bertujuan untuk mengurangi risiko AI dengan memaksa perusahaan untuk melaporkan kelemahan model AI dan hasil uji keamanan, namun pemerintahan Trump menganggap hal ini terlalu rumit dan bahkan mungkin membocorkan rahasia dagang. Perubahan kebijakan ini mencerminkan perbedaan posisi dalam pemerintahan AS mengenai regulasi kecerdasan buatan, dan juga menunjukkan bahwa pengembangan kecerdasan buatan di AS mungkin menghadapi tantangan dan peluang baru di masa depan.
Masih ada ketidakpastian mengenai arah kebijakan AI selama masa kepresidenan Trump. Meskipun ia berjanji untuk mendukung kebijakan AI berdasarkan kebebasan berpendapat dan pembangunan manusia, rincian implementasinya masih belum jelas. Pencabutan perintah eksekutif ini tentu akan berdampak besar terhadap perkembangan bidang kecerdasan buatan di Amerika Serikat dan seluruh dunia, dan patut mendapat perhatian terus-menerus. Negara-negara di seluruh dunia secara aktif mengeksplorasi model regulasi kecerdasan buatan. Sebagai pemimpin di bidang kecerdasan buatan, perubahan kebijakan Amerika Serikat akan memberikan dampak nyata di seluruh dunia.
Trump mencabut perintah eksekutif AI yang dikeluarkan Biden pada hari pertamanya menjabat, menantang upaya untuk mengurangi risiko AI. Perintah eksekutif Biden mengharuskan perusahaan untuk melaporkan kelemahan model AI dan hasil pengujian keamanan, sebuah persyaratan yang menurut Trump terlalu berat. Kebijakan regulasi untuk teknologi AI akan mempengaruhi ruang pengembangan dan arah pengembangan perusahaan di masa depan, sehingga menarik perhatian luas dari semua lapisan masyarakat.