Pembangunan pusat data di Inggris sedang mengalami perubahan yang dipicu oleh rumitnya proses persetujuan. Untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan memperkenalkan talenta teknis, pemerintah Inggris berencana untuk mengklasifikasikan pusat data berskala besar sebagai proyek infrastruktur nasional utama dan mengganti persetujuan pemerintah daerah dengan persetujuan pemerintah pusat untuk mempercepat pembangunan. Namun pergeseran ini dapat menyebabkan warga lokal kehilangan haknya untuk berpartisipasi dalam perencanaan proyek dan memicu kontroversi sosial. Artikel ini akan memberikan analisis mendalam tentang tantangan yang dihadapi oleh pembangunan pusat data di Inggris dan strategi respons pemerintah, serta mengeksplorasi potensi dampaknya.
Pembangunan pusat data di Inggris sedang menghadapi perubahan besar. Survei terbaru terhadap 3.000 eksekutif industri pusat data menunjukkan bahwa mereka umumnya percaya bahwa proses persetujuan perencanaan saat ini terlalu rumit dan sangat membatasi pengembangan pusat data.
Laporan "Powering the Future" oleh perusahaan konsultan Business Critical Solutions (BCS) menyebutkan bahwa pemerintah Inggris berencana untuk memasukkan pengembangan pusat data besar dalam lingkup "Proyek Infrastruktur Signifikan Nasional" (NSIPs), yang berarti dalam lingkup "Proyek Infrastruktur Signifikan Nasional" (NSIPs). di masa depan, terserah pada pemerintah pusat. Bukan pemerintah daerah yang memutuskan persetujuan proyek terkait.
Catatan sumber gambar: Gambar dihasilkan oleh AI, dan penyedia layanan otorisasi gambar Midjourney
Dalam perubahan kebijakan sebelumnya, pemerintahan Partai Buruh di Inggris telah mendefinisikan ulang pusat data sebagai infrastruktur nasional penting (CNI), sehingga memudahkan pengembang untuk melewati oposisi lokal. Namun, jika pusat data tersebut selanjutnya diklasifikasikan sebagai NSIP, berarti pengembang dapat mengajukan permohonan langsung ke Badan Inspeksi Perencanaan Pusat (PINS) untuk mendapatkan izin pembangunan. pengambilan kekuasaan berada pada departemen luar negeri terkait.
Laporan BCS menunjukkan 92% responden menginginkan Kerangka Kebijakan Perencanaan Nasional (NPPF) direvisi untuk mempercepat pembangunan pusat data. Meskipun perubahan kebijakan tersebut dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penduduk yang tinggal di dekat lokasi pusat data potensial mungkin kehilangan kekuatan untuk menolak proyek-proyek besar di sekitar mereka.
Selain itu, laporan tersebut juga menunjukkan bahwa pembangunan pusat data juga menghadapi banyak tantangan lain, termasuk kurangnya pasokan listrik, masalah lingkungan dan keberlanjutan, serta kurangnya tenaga teknis. Di antara mereka, 90% responden mengatakan bahwa pasokan listrik merupakan kendala terbesar yang mempengaruhi pembangunan pusat data baru.
Saat ini, Inggris menempati peringkat ketiga di dunia dalam hal jumlah pusat data, dengan sebagian besar pusat data terkonsentrasi di London dan di sepanjang jalan raya M4. Kebutuhan energi di wilayah ini sangat besar sehingga menyebabkan proyek tertunda atau terhenti karena kapasitas listrik tidak mencukupi. James Hart, CEO BCS, menekankan bahwa pemerintah dan regulator energi harus secara aktif menanggapi tantangan ketenagalistrikan dan meningkatkan jaringan listrik nasional untuk memenuhi permintaan pusat data yang terus meningkat.
Selain itu, dampak pusat data terhadap lingkungan semakin memprihatinkan. Meskipun para operator telah mengadopsi energi terbarukan dan meningkatkan efisiensi energi, langkah-langkah ini masih belum dapat sepenuhnya mengimbangi dampak lingkungannya. Karena permintaan akan talenta terampil terus meningkat, pasokan personel yang sesuai diperkirakan akan menurun pada tahun 2025.
Pemerintah Inggris berharap dapat mendorong pemulihan ekonomi dengan mempercepat pembangunan pusat data dan memfasilitasi masuknya talenta di bidang teknologi.
Menyorot:
92% profesional pusat data ingin kebijakan perencanaan Inggris direformasi untuk mempercepat proses persetujuan.
Pembangunan pusat data sangat terkendala oleh kurangnya pasokan listrik, dengan 90% responden menyebutkan masalah listrik sebagai kendala terbesar.
Pemerintah berencana untuk memasukkan pusat data berskala besar ke dalam cakupan proyek infrastruktur nasional yang besar, sehingga meningkatkan efisiensi persetujuan dan mengurangi dampak penolakan pemerintah daerah.
Secara keseluruhan, perkembangan pembangunan pusat data di Inggris di masa depan dihadapkan pada peluang dan tantangan. Meskipun penyesuaian kebijakan pemerintah ditujukan untuk mempercepat pembangunan, isu-isu seperti pasokan listrik, perlindungan lingkungan dan pelatihan bakat masih perlu diselesaikan dengan baik untuk memastikan pembangunan industri pusat data yang berkelanjutan dan sehat serta menyeimbangkan manfaat ekonomi dan kepentingan sosial.